Pasal 110 RUU Cipta Kerja tegas-tegas menyebutkan Pasal 20
UU Paten dihapuskan. Alasannya karena kewajiban transfer teknologi kewajiban
membuat produk di Indonesia menghambat investasi asing. Pemerintah menerima
keluhan dari pengusaha asing mengenai kewajiban paten di Indonesia. Selain itu,
ketentuan UU Paten tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Perjanjian
TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).
Perjanjian ini berlaku untuk semua anggota organisasi perdagangan dunia (WTO),
termasuk Indonesia.
Tanda-tanda ‘pencabutan nyawa’ Pasal 20 UU Paten sebenarnya
sudah dimulai ketika Menteri Hukum dan HAM memberlakukan Permenkumham No. 15
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten. Pasal 3 Permenkumham
ini memberi kelonggaran bagi pemegang paten. Jika belum dapat melaksanakan
patennya di Indonesia, maka Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan pembuatan
produk atau penggunaan proses paten di Indonesia paling lama lima tahun dengan
mengajukan permohonan kepada Menteri.
Kini, RUU Cipta Kerja berusaha menguatkan penghapusan Pasal
20 UU Paten. Gagasannya juga pernah disinggung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.
Laoly ketika menerima kunjungan duta besar dari negara-negara Uni Eropa pada 14
Januari tahun lalu. Dalam kesempatan itu, Yasonna menyebut kewajiban pembuatan
produk di Indonesia berikut kewajiban transfer teknologi dan penyediaan
lapangan kerja telah memberatkan para investor.
“Sambil menunggu mengubah UU ini melalui Parlemen kami
(Omnibus), saya telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2018 tentang
penundaan Pasal 20 ini,” ujarnya dilansir dari laman resmi resmi DJKI.
Merujuk Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, ada 7 alasan
mengapa pemerintah ingin mencabut Pasal 20 UU Paten. Pertama, perlu ada
fleksibilitas kewajiban membuat produk dalam kaitannya dengan paten dan
transfer teknologi. Kedua, Pasal 20 UU Paten melanggar TRIPs Agreement. Ketiga,
pelanggaran Pasal 20 UU Paten dapat berakibat pada pencabutan paten. Keempat,
ketentuan Pasal 20 UU Paten tak dapat diterapkan untuk semua jenis teknologi.
Kelima, kewajiban transfer teknologi dan proses paten menurunkan investasi.
Keenam, dalam praktik sulit dijalankan. Ketujuh, transfer teknologi susah
dipraktikkan di dalam negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar